tim RKP desa



 

 Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendesa No. 21 Tahun 2020 adalah dua regulasi utama yang mengatur perencanaan dan pembangunan desa di Indonesia. Meskipun keduanya mengatur tata kelola pembangunan desa, Permendagri lebih berfokus pada pedoman umum administratif, sedangkan Permendesa menekankan arah kebijakan pembangunan dan SDGs Desa.

Berikut adalah rincian perbedaan dan fokus masing-masing peraturan:1. Fokus UtamaPermendagri No. 114 Tahun 2014: Pedoman Pembangunan Desa. Mengatur tata cara dan tahapan lengkap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara administratif

Permendesa No. 21 Tahun 2020: Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Aturan ini mengintegrasikan SDGs Desa ke dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Perbedaan Komposisi Tim Penyusun RKP DesaRegulasi ini memiliki perbedaan teknis kecil terkait jumlah anggota Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Desa:

Permendagri 114/2014: Mensyaratkan jumlah anggota tim minimal 7 orang dan maksimal 11 orang.Permendesa 21/2020: Mensyaratkan jumlah anggota tim minimal 7 orang tanpa batas maksimal yang kaku, serta menitikberatkan keterwakilan perempuan dan kelompok rentan.

Tahapan Perencanaan PembangunanKedua peraturan ini sama-sama menetapkan tahapan utama dalam pembangunan desa, yang meliputi:

- Pembentukan Tim Penyusun.

- Penyelarasan arah kebijakan kabupaten/kota.

- Pencermatan gagasan dari dusun atau masyarakat.

- Penyusunan rancangan RPJM Desa (jangka 6 tahun) dan RKP Desa (tahunan)

- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).


Dalam praktiknya, desa dianjurkan untuk mensinkronisasi ketentuan administratif dari Peraturan BPK RI (Permendagri 114) dan muatan tujuan berkelanjutan dari Slideshare (Permendesa 21) agar perencanaan berjalan optimal. 


Persamaan utama kedua regulasi adalah 

- Tim RKP Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa selaku ketua dan ditunjuk melalui Keputusan Kepala Desa.

- Perbedaan utama terletak pada jumlah batasan anggota dan landasan utama penyusunan dokumen.


Persamaan Tim RKP Desa Legalitas Hukum: 

- Tim resmi dibentuk dan ditetapkan menggunakan Keputusan Kepala Desa (SK Kepala Desa).

- Struktur Pimpinan: Sekretaris Desa secara otomatis menjabat sebagai Ketua Tim Perencanaan.

- Kutub Gender: Kedua aturan wajib melibatkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.Unsur Anggota: Anggota tim diisi oleh perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat.


Perbedaan Tim RKP Desa

- Batas Jumlah Anggota: Permendagri 114 membatasi jumlah anggota maksimal 11 orang.

- Permendesa 21 melonggarkan aturan dengan hanya mengatur batas minimal 7 orang tanpa batasan maksimal.

- Posisi Ketua Pelaksana: Permendagri 114 mengunci posisi ini untuk Ketua LPM.

- Permendesa 21 membuka kesempatan bagi unsur perangkat desa lainnya.


# Metode Kerja Pendataan:


- Tim versi Permendagri 114 berfokus pada pencermatan dokumen RPJM Desa formal.

- Tim versi Permendesa 21 wajib melakukan pembangunan berbasis data mikro Sistem Informasi Desa (SID) dan capaian SDGs Desa

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPM Desa

 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di masyarakat desa. Berikut beberapa peran utama mereka: 1. Edukasi dan Sosialisasi Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Mengedukasi tentang pola asuh yang baik, ASI eksklusif, MPASI yang bergizi, serta pentingnya kebersihan dan sanitasi. Mengajak keluarga untuk memanfaatkan sumber pangan lokal yang bergizi dan terjangkau. 2. Pendampingan dan Monitoring Mendampingi ibu hamil agar mendapatkan layanan kesehatan yang memadai seperti pemeriksaan kehamilan di posyandu atau puskesmas. Memantau tumbuh kembang anak, termasuk berat badan, tinggi badan, dan status gizi secara berkala. Mengidentifikasi anak yang berisiko stunting dan melaporkan ke tenaga kesehatan untuk intervensi lebih lanjut. 3. Mendorong Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Bantuan Sosial Menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan seperti p...
Baca selengkapnya

Program pekarangan bergisi

Program Pekarangan Pangan Bergizi (PPB) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan desa . Program ini mengedepankan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, beragam, bergizi, dan berkelanjutan — serta melibatkan unsur kelembagaan desa seperti BUMDes dan Kelompok Wanita Tani (KWT) . Berikut penjabaran lengkapnya 👇 🏡 1. Tujuan Program Pekarangan Pangan Bergizi Meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di tingkat rumah tangga dan desa. Mendorong kemandirian pangan lokal dan gizi seimbang keluarga. Memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan produktif di pekarangan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan , dalam ketahanan pangan. 👩‍🌾 2. Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Menjadi pelaksana utama kegiatan pekarangan pangan bergizi. Melakukan penanaman sayur, buah, toga, dan ternak kecil (seperti ayam, ikan lele, dsb). Mengelola hasil panen untuk konsumsi keluarga dan penjualan lokal . Mendorong eduka...
Baca selengkapnya

Ketahanan pangan dan social enterpris

 Majalah The econimist pernah menulis ada tiga sumber konflik di masa mendatang, yaitu : PANGAN, AIR, ENERGI. Kelangkaan (availability) kepada ketiganya, sulitnya mengakses (accesibility) sumber sumber kehidupan tersebut, akan menimbulkan instabilitas sosial politik. Pandemi covid 19, perang dan lainnya telah membuktikan ketahanan pangan nasional setiap negara, merupakan fondasi kemandirian pangan dan stabilitas negara. Untuk itu KETAHANAN PANGAN adalah kondisi terpenuhinya ( kecukupan) pangan dan akses pangan untuk semua orang. Dalam membangun ketahanan pangan, ada rantai proses dan rantai nilai yang panjang, yang menyangkut sistem pangan (food system) sebagai pondasinya. Pada konteks ini salah satu elemen yang di yakini sangat strategis dalam membantu memperkuat ketahanan pangan nasional adalah social enterprise. Dengan sifat sifat sosialnya yang tinggi dengan kelenturan dalam berbaur di tengah masyarakat, dengan ketekunannya dalam membangkitkan potensi lokal secara inklusif. Soc...
Baca selengkapnya