persetujuan pinjaman kades utk KDMP

 

persetujuan pinjaman Kepala Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih, termasuk mekanisme, proses, dan dasar aturan yang berlaku.

1. Dasar Aturan

Persetujuan pinjaman atau pembiayaan koperasi desa mengacu pada regulasi desa dan aturan terkait, yaitu:

  • UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa → mengatur kewenangan desa, aset, dan musyawarah desa.
  • PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa (meski berbeda dengan koperasi, prinsipnya pengelolaan usaha desa tetap butuh persetujuan).
  • Permendesa PDTT No. 10 Tahun 2025 → secara khusus mengatur bahwa pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih wajib mendapat persetujuan Kepala Desa dan sejalan dengan hasil Musyawarah Desa.
  • AD/ART Koperasi Desa Merah Putih → sebagai aturan internal koperasi mengenai pinjaman/pembiayaan.
  • UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian → mengatur prinsip koperasi termasuk pinjaman dari/lewat lembaga keuangan.

2. Mekanisme & Proses

Alurnya secara umum adalah:

a. Usulan Pinjaman

  • Pengurus Koperasi Desa Merah Putih mengajukan rencana pinjaman (misalnya ke lembaga keuangan atau pihak ketiga).
  • Proposal harus memuat: kebutuhan dana, tujuan, skema pengembalian, jaminan (jika ada), dan analisis manfaat bagi anggota maupun desa.

b. Pembahasan Internal Koperasi

  • Rencana pinjaman dibahas dalam Rapat Anggota Koperasi (RAK), sesuai prinsip koperasi (demokratis).
  • Persetujuan anggota menjadi dasar sebelum ke pemerintah desa.

c. Koordinasi dengan Pemerintah Desa

  • Hasil RAK disampaikan ke Kepala Desa.
  • Kepala Desa menilai apakah pinjaman tersebut tidak membebani APBDes dan selaras dengan RPJMDes/RKPDes.
  • Kepala Desa juga melihat apakah koperasi berpotensi meningkatkan ekonomi desa.

d. Musyawarah Desa (Musdes)

  • Agar transparan, rencana pinjaman biasanya dibawa ke Musdes.
  • Musdes memberikan rekomendasi/legitimasi bahwa koperasi memang layak melakukan pinjaman.

e. Persetujuan Kepala Desa

  • Kepala Desa mengeluarkan Surat Persetujuan/Pernyataan yang menjadi syarat administrasi untuk pencairan pinjaman dari pihak ketiga.
  • Surat ini disertai dengan berita acara Musdes sebagai dasar hukum dan legitimasi.

f. Pelaksanaan & Pertanggungjawaban

  • Koperasi menerima pinjaman dan mengelola sesuai proposal.
  • Koperasi wajib menyampaikan laporan ke anggota dan Pemerintah Desa.
  • Jika terjadi gagal bayar, tanggung jawab ada di koperasi, bukan APBDes, kecuali ada perjanjian khusus yang melibatkan aset desa (ini perlu hati-hati).

3. Inti Penting

  • Kepala Desa bukan pemberi pinjaman, melainkan pemberi persetujuan sebagai bentuk pengawasan dan keterpaduan pembangunan desa.
  • Mekanisme harus melalui Rapat Anggota Koperasi + Musyawarah Desa → baru disahkan dengan persetujuan Kepala Desa.
  • Dasar hukum utama: Permendesa 10/2025, UU Desa 2014, dan UU Perkoperasian 1992

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPM Desa

 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di masyarakat desa. Berikut beberapa peran utama mereka: 1. Edukasi dan Sosialisasi Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Mengedukasi tentang pola asuh yang baik, ASI eksklusif, MPASI yang bergizi, serta pentingnya kebersihan dan sanitasi. Mengajak keluarga untuk memanfaatkan sumber pangan lokal yang bergizi dan terjangkau. 2. Pendampingan dan Monitoring Mendampingi ibu hamil agar mendapatkan layanan kesehatan yang memadai seperti pemeriksaan kehamilan di posyandu atau puskesmas. Memantau tumbuh kembang anak, termasuk berat badan, tinggi badan, dan status gizi secara berkala. Mengidentifikasi anak yang berisiko stunting dan melaporkan ke tenaga kesehatan untuk intervensi lebih lanjut. 3. Mendorong Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Bantuan Sosial Menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan seperti p...
Baca selengkapnya

Program pekarangan bergisi

Program Pekarangan Pangan Bergizi (PPB) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan desa . Program ini mengedepankan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, beragam, bergizi, dan berkelanjutan — serta melibatkan unsur kelembagaan desa seperti BUMDes dan Kelompok Wanita Tani (KWT) . Berikut penjabaran lengkapnya 👇 🏡 1. Tujuan Program Pekarangan Pangan Bergizi Meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di tingkat rumah tangga dan desa. Mendorong kemandirian pangan lokal dan gizi seimbang keluarga. Memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan produktif di pekarangan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan , dalam ketahanan pangan. 👩‍🌾 2. Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Menjadi pelaksana utama kegiatan pekarangan pangan bergizi. Melakukan penanaman sayur, buah, toga, dan ternak kecil (seperti ayam, ikan lele, dsb). Mengelola hasil panen untuk konsumsi keluarga dan penjualan lokal . Mendorong eduka...
Baca selengkapnya

Ketahanan pangan dan social enterpris

 Majalah The econimist pernah menulis ada tiga sumber konflik di masa mendatang, yaitu : PANGAN, AIR, ENERGI. Kelangkaan (availability) kepada ketiganya, sulitnya mengakses (accesibility) sumber sumber kehidupan tersebut, akan menimbulkan instabilitas sosial politik. Pandemi covid 19, perang dan lainnya telah membuktikan ketahanan pangan nasional setiap negara, merupakan fondasi kemandirian pangan dan stabilitas negara. Untuk itu KETAHANAN PANGAN adalah kondisi terpenuhinya ( kecukupan) pangan dan akses pangan untuk semua orang. Dalam membangun ketahanan pangan, ada rantai proses dan rantai nilai yang panjang, yang menyangkut sistem pangan (food system) sebagai pondasinya. Pada konteks ini salah satu elemen yang di yakini sangat strategis dalam membantu memperkuat ketahanan pangan nasional adalah social enterprise. Dengan sifat sifat sosialnya yang tinggi dengan kelenturan dalam berbaur di tengah masyarakat, dengan ketekunannya dalam membangkitkan potensi lokal secara inklusif. Soc...
Baca selengkapnya