penjelasan permendagri nomor 110 tahun 2016, tentang Badan permusyawaratan desa membahas hal hal yang bersifat strategis dalam musyawarah desa

penjelasan dan pemahaman sy, sbb : 

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatur kedudukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu poin penting adalah peran BPD dalam membahas hal-hal strategis melalui Musyawarah Desa (Musdes).

🔹 Dasar Hukum dalam Permendagri 110/2016

  • Pasal 48 – 52: mengatur tentang Musyawarah Desa.
  • Disebutkan bahwa BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

🔹 Apa yang Dimaksud dengan “Hal-hal yang Bersifat Strategis”?

Menurut Pasal 54 Permendagri 110/2016, hal strategis yang dibahas dalam Musdes meliputi, antara lain:

  1. Penataan desa → pemekaran, penggabungan, atau penghapusan desa.
  2. Perencanaan desa → Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
  3. Kerjasama desa → baik antar desa maupun dengan pihak ketiga.
  4. Rencana investasi yang masuk ke desa.
  5. Pembentukan, pelepasan, dan penggabungan BUM Desa.
  6. Penambahan dan pelepasan aset desa.
  7. Kejadian luar biasa, bencana alam, atau keadaan darurat yang berdampak luas di desa.
  8. Hal strategis lain yang menyangkut kepentingan masyarakat desa secara luas dan mendasar.

🔹 Peran BPD dalam Musdes

  • Sebagai penyelenggara: BPD memfasilitasi dan mengundang pihak-pihak terkait (Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok, dll).
  • Sebagai penghubung: Menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan masuk dalam agenda Musdes.
  • Sebagai pengambil keputusan bersama masyarakat: Hasil Musdes bersifat mengikat dan menjadi dasar kebijakan Pemerintah Desa.

🔹 Inti Penjelasan

Permendagri 110/2016 menegaskan bahwa BPD bukan hanya lembaga pengawas Kepala Desa, tetapi juga lembaga permusyawaratan yang berperan strategis.
Dengan Musdes, BPD memastikan bahwa keputusan penting yang menyangkut aset, perencanaan, kerjasama, dan masa depan desa ditentukan secara partisipatif dan demokratis bersama masyarakat.

tambahan penjelasan BPD dalam pengawasan pemerintah desa sesuai dengan regulasi diatas

Baik, saya jelaskan 👇

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peran BPD tidak hanya di Musyawarah Desa, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

🔹 Dasar Hukum Fungsi Pengawasan BPD

  1. Pasal 31 → Fungsi BPD meliputi:

    • Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
    • Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
    • Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

  2. Pasal 32 → Wewenang BPD dalam pengawasan, antara lain:

    • Meminta keterangan dari Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
    • Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.
    • Menyampaikan usul dan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

🔹 Bentuk Pengawasan BPD

  1. Pengawasan terhadap kebijakan desa

    • Apakah peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan musyawarah desa sesuai dengan peraturan perundangan dan aspirasi masyarakat.

  2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

    • Mengawasi apakah pembangunan desa sesuai dengan RKP Desa, APBDes, dan tidak menyimpang dari Musdes.

  3. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa

    • Memastikan penggunaan dana desa transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukan.
    • Mengawasi pelepasan, pemanfaatan, dan penambahan aset desa.

  4. Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkat desa

    • Meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
    • Mengawasi kepatuhan Kepala Desa terhadap regulasi, termasuk masa jabatan, larangan, dan kewajiban.

🔹 Mekanisme Pengawasan

  • BPD berhak meminta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) dari Kepala Desa 1 kali setahun (Pasal 82 UU Desa & diperkuat Permendagri 110/2016).
  • BPD dapat membentuk panitia kerja atau komisi untuk melakukan monitoring.
  • Pengawasan berbasis aspirasi → BPD menampung keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan.
  • Hasil pengawasan dituangkan dalam rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, dan menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa.

🔹 Intinya

👉 BPD tidak bisa melakukan eksekusi atau menghentikan kebijakan Kepala Desa, tetapi melalui fungsi pengawasan:

  • BPD memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
  • Hasil pengawasan harus dituangkan dalam rekomendasi resmi kepada Pemerintah Desa, lalu dibahas bersama dalam forum Musdes.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPM Desa

 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di masyarakat desa. Berikut beberapa peran utama mereka: 1. Edukasi dan Sosialisasi Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Mengedukasi tentang pola asuh yang baik, ASI eksklusif, MPASI yang bergizi, serta pentingnya kebersihan dan sanitasi. Mengajak keluarga untuk memanfaatkan sumber pangan lokal yang bergizi dan terjangkau. 2. Pendampingan dan Monitoring Mendampingi ibu hamil agar mendapatkan layanan kesehatan yang memadai seperti pemeriksaan kehamilan di posyandu atau puskesmas. Memantau tumbuh kembang anak, termasuk berat badan, tinggi badan, dan status gizi secara berkala. Mengidentifikasi anak yang berisiko stunting dan melaporkan ke tenaga kesehatan untuk intervensi lebih lanjut. 3. Mendorong Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Bantuan Sosial Menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan seperti p...
Baca selengkapnya

Program pekarangan bergisi

Program Pekarangan Pangan Bergizi (PPB) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan desa . Program ini mengedepankan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, beragam, bergizi, dan berkelanjutan — serta melibatkan unsur kelembagaan desa seperti BUMDes dan Kelompok Wanita Tani (KWT) . Berikut penjabaran lengkapnya 👇 🏡 1. Tujuan Program Pekarangan Pangan Bergizi Meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di tingkat rumah tangga dan desa. Mendorong kemandirian pangan lokal dan gizi seimbang keluarga. Memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan produktif di pekarangan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan , dalam ketahanan pangan. 👩‍🌾 2. Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Menjadi pelaksana utama kegiatan pekarangan pangan bergizi. Melakukan penanaman sayur, buah, toga, dan ternak kecil (seperti ayam, ikan lele, dsb). Mengelola hasil panen untuk konsumsi keluarga dan penjualan lokal . Mendorong eduka...
Baca selengkapnya

Ketahanan pangan dan social enterpris

 Majalah The econimist pernah menulis ada tiga sumber konflik di masa mendatang, yaitu : PANGAN, AIR, ENERGI. Kelangkaan (availability) kepada ketiganya, sulitnya mengakses (accesibility) sumber sumber kehidupan tersebut, akan menimbulkan instabilitas sosial politik. Pandemi covid 19, perang dan lainnya telah membuktikan ketahanan pangan nasional setiap negara, merupakan fondasi kemandirian pangan dan stabilitas negara. Untuk itu KETAHANAN PANGAN adalah kondisi terpenuhinya ( kecukupan) pangan dan akses pangan untuk semua orang. Dalam membangun ketahanan pangan, ada rantai proses dan rantai nilai yang panjang, yang menyangkut sistem pangan (food system) sebagai pondasinya. Pada konteks ini salah satu elemen yang di yakini sangat strategis dalam membantu memperkuat ketahanan pangan nasional adalah social enterprise. Dengan sifat sifat sosialnya yang tinggi dengan kelenturan dalam berbaur di tengah masyarakat, dengan ketekunannya dalam membangkitkan potensi lokal secara inklusif. Soc...
Baca selengkapnya