JDIH di desa


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat pemerintah desa pada dasarnya adalah bagian dari sistem nasional JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

1. Pengertian JDIH

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum (produk hukum) dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuannya supaya masyarakat dan aparat desa dapat mengakses peraturan desa maupun regulasi lain yang relevan dengan mudah dan transparan.

2. Kedudukan di Desa

  • Desa dapat menjadi anggota JDIHN melalui pemerintah kabupaten/kota.
  • Produk hukum desa (misalnya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Berita Acara Musdes) dapat didokumentasikan dan diintegrasikan ke dalam JDIH kabupaten/kota.
  • Desa biasanya membentuk JDIH Desa atau bagian dari JDIH Pemerintah Daerah.

3. Fungsi JDIH di Desa

  • Dokumentasi: mengumpulkan, menyimpan, dan menata semua produk hukum desa.
  • Informasi: menyediakan akses informasi hukum desa bagi masyarakat.
  • Pelayanan Publik: mendukung keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
  • Sinkronisasi: memastikan produk hukum desa sesuai dengan aturan di atasnya.

4. Dasar Hukum Relevan

  • UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  • Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang JDIHN.
  • Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
  • Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (terkait penyusunan dan dokumentasi Perdes).

5. Mekanisme di Desa

  1. Inventarisasi produk hukum desa.
  2. Digitalisasi (jika memungkinkan) dokumen peraturan desa.
  3. Pengelolaan melalui sekretariat desa atau operator khusus.
  4. Integrasi ke JDIH Kabupaten/Kota.
  5. Publikasi melalui papan informasi desa, website desa, atau link ke JDIH daerah.

6. Manfaat Bagi Desa

  • Transparansi hukum desa → masyarakat mudah mengakses peraturan.
  • Akuntabilitas pemerintahan desa.
  • Memudahkan evaluasi dan sinkronisasi peraturan desa dengan aturan di atasnya.
  • Mendukung inovasi desa dalam pelayanan berbasis digital.

 intisari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pemerintah Desa:

  • JDIH Desa adalah bagian dari JDIHN untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan produk hukum desa.
  • Produk hukum desa (Perdes, Perkades, Keputusan, dll.) dihimpun, ditata, dan dipublikasikan agar mudah diakses masyarakat.
  • Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan diintegrasikan ke JDIH kabupaten/kota.
  • Dasar hukum: UU Desa 2014, Perpres 33/2012 tentang JDIHN, Permenkumham 8/2019, dan Permendagri 111/2014.
  • Fungsinya: transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, serta sinkronisasi aturan desa dengan regulasi di atasnya.
  • Manfaat: keterbukaan informasi hukum, tertib administrasi produk hukum desa, dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPM Desa

 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di masyarakat desa. Berikut beberapa peran utama mereka: 1. Edukasi dan Sosialisasi Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Mengedukasi tentang pola asuh yang baik, ASI eksklusif, MPASI yang bergizi, serta pentingnya kebersihan dan sanitasi. Mengajak keluarga untuk memanfaatkan sumber pangan lokal yang bergizi dan terjangkau. 2. Pendampingan dan Monitoring Mendampingi ibu hamil agar mendapatkan layanan kesehatan yang memadai seperti pemeriksaan kehamilan di posyandu atau puskesmas. Memantau tumbuh kembang anak, termasuk berat badan, tinggi badan, dan status gizi secara berkala. Mengidentifikasi anak yang berisiko stunting dan melaporkan ke tenaga kesehatan untuk intervensi lebih lanjut. 3. Mendorong Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Bantuan Sosial Menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan seperti p...
Baca selengkapnya

Program pekarangan bergisi

Program Pekarangan Pangan Bergizi (PPB) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan desa . Program ini mengedepankan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, beragam, bergizi, dan berkelanjutan — serta melibatkan unsur kelembagaan desa seperti BUMDes dan Kelompok Wanita Tani (KWT) . Berikut penjabaran lengkapnya 👇 🏡 1. Tujuan Program Pekarangan Pangan Bergizi Meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di tingkat rumah tangga dan desa. Mendorong kemandirian pangan lokal dan gizi seimbang keluarga. Memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan produktif di pekarangan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan , dalam ketahanan pangan. 👩‍🌾 2. Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Menjadi pelaksana utama kegiatan pekarangan pangan bergizi. Melakukan penanaman sayur, buah, toga, dan ternak kecil (seperti ayam, ikan lele, dsb). Mengelola hasil panen untuk konsumsi keluarga dan penjualan lokal . Mendorong eduka...
Baca selengkapnya

Ketahanan pangan dan social enterpris

 Majalah The econimist pernah menulis ada tiga sumber konflik di masa mendatang, yaitu : PANGAN, AIR, ENERGI. Kelangkaan (availability) kepada ketiganya, sulitnya mengakses (accesibility) sumber sumber kehidupan tersebut, akan menimbulkan instabilitas sosial politik. Pandemi covid 19, perang dan lainnya telah membuktikan ketahanan pangan nasional setiap negara, merupakan fondasi kemandirian pangan dan stabilitas negara. Untuk itu KETAHANAN PANGAN adalah kondisi terpenuhinya ( kecukupan) pangan dan akses pangan untuk semua orang. Dalam membangun ketahanan pangan, ada rantai proses dan rantai nilai yang panjang, yang menyangkut sistem pangan (food system) sebagai pondasinya. Pada konteks ini salah satu elemen yang di yakini sangat strategis dalam membantu memperkuat ketahanan pangan nasional adalah social enterprise. Dengan sifat sifat sosialnya yang tinggi dengan kelenturan dalam berbaur di tengah masyarakat, dengan ketekunannya dalam membangkitkan potensi lokal secara inklusif. Soc...
Baca selengkapnya